Menata Ulang Sistem Transportasi di Bali

Menata Ulang Sistem Transportasi di Bali

Oleh:

Agung Wardana

Menata Ulang Sistem Transportasi di Bali Rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi massal di wilayah Sarbagita, memang patut diapresiasi. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk menjawab akar permasalahan kemacetan di Denpasar, membludaknya kendaraan bermotor. Namun, jawaban lewat pengembangan trasportasi massal ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan upaya-upaya yang lain. Salah satunya adalah pengaturan jumlah kendaraan bermotor di Bali sesuai dengan daya dukung infrastruktur yang ada.

Jalanan, terutama di pusat kota, makin hari makin macet dan amburadul. Selain itu, kontribusi kendaraan bermotor terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan kenyamanan warga kota juga tidak bisa dimungkiri lagi. Di sisi yang lain, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Sungguh sebuah pilihan yang harus segera diambil. Idealnya, pemerintah tidak mengorbankan kesehatan dan kenyaman warga kota hanya demi meningkatkan pendapatan daerah.

Harian ini beberapa waktu lalu menurunkan berita mengenai rencana Pemerintah Daerah Bali untuk merancang terwujudnya transportasi umum yang murah dan nyaman guna mengatasi kemacetan. Tahun 2010 ini dirancang angkutan bus Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sebanyak 25 buah. Dari 17 trayek yang disiapkan, tahap awal dirintis tiga trayek yakni Batubulan - Nusa Dua, Batubulan - Bandara Ngurai Rai dan Lapangan Puputan Badung - GWK. Tiga trayek ini disasar paling awal karena termasuk ruas jalan paling macet.


Uji coba bus Sarbagita ini direncanakan sudah bisa dilaksanakan mulai Oktober-November 2010. Sebab, dengan angkutan bus yang lebih murah diyakini masyarakat lambat laun bisa beralih pada angkutan umum.

Kemacetan lalu lintas di Denpasar dan Badung memang sudah parah. Di bunderan Simpang Dewa Ruci kemacetan diakibatkan kebanyakan kendaraan pribadi yang lewat hanya bermuatan 1-2 orang. Sementara solusi jalan layang di kawasan itu hingga saat ini masih ditolak masyarakat karena tak akan menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas secara keseluruhan.

Bahkan, jalan layang dinilai hanya memecahkan kemacetan lalu lintas di satu titik. Begitu ada kemacetan lalu lintas di jalur lain ada keinginan membangun jalan layang di tempat itu. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan membuat Bali kehilangan aura kesucian dan keindahan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, setiap dua orang di Bali memiliki satu kendaraan bermotor. Jadi tidak mengherankan jika jalanan, terutama di pusat kota, makin hari makin macet dan amburadul. Selain itu, kontribusi kendaraan bermotor terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan kenyamanan warga kota juga tidak bisa dimungkiri lagi. Di sisi yang lain, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Sungguh sebuah pilihan yang harus segera diambil. Idealnya, pemerintah tidak mengorbankan kesehatan dan kenyamanan warga kota hanya demi meningkatkan pendapatan daerah.



Sekarang atau Terlambat

Rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan transportasi massal di wilayah Sarbagita, memang patut diapresiasi. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk menjawab akar permasalahan kemacetan di Denpasar, membludaknya kendaraan bermotor. Karena selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih banyak menggunakan model konvensional yakni membangun jalan-jalan baru. Sudah tentu model ini telah usang karena makin mengorbankan kawasan produktif, merangsang bertambahnya kendaraan, dan meningkatkan angka kecelakaan.

Namun, jawaban lewat pengembangan trasportasi massal ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan upaya-upaya yang lain. Salah satunya adalah pengaturan jumlah kendaraan bermotor di Bali sesuai dengan daya dukung infrastruktur yang ada. Mengingat membludaknya kendaraan bermotor disebabkan oleh ketiadaan pengaturan. Untuk mengaturnya, dapat dilakukan dengan pemberian pajak progresif terhadap mobil pribadi berkapasitas besar, dan juga mobil mewah.

Selain kebijakan untuk mengatur jumlah kendaraan pribadi, usaha lain yang harus dilakukan adalah diversifikasi sarana angkutan. Misalnya sepeda dan dokar sebagai salah satu sarana angkutan yang bersih dan ramah lingkungan untuk wilayah perkotaan. Maka dibutuhkan pengembangan infrastruktur sepeda dan dokar begitu juga dengan pedestrian yang layak, sehingga dapat menunjung keberadaan bus Sarbagita yang direncanakan.

Pendekatan tersebut bersifat teknis aplikatif belaka. Sementara itu, pendekatan teknis ini harus didukung oleh pendekatan politis substansial (ideologis). Memanusiakan wajah kota kita adalah roh yang harus menjiwai kebijakan ini. Karena selama ini wajah kota kita lebih mengakomodir kepentingan kendaraan pribadi, dengan penyediaan parkir, jalan yang mulus, sarana prasarana jalan daripada kepentingan manusianya sendiri.

Saat ini, kendaraan pribadi, khususnya mobil, bukan saja sebagai alat pemuas kebutuhan manusia akan mobilitas. Namun telah menjadi sebuah identitas dan citra yang menentukan kelas sosialnya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk memiliki mobil untuk memperlihatkan tingkat kesuksesan di hadapan lingkungan sosialnya. Jika kita belajar dari Jakarta yang telah mengembangkan transportasi massal, busway, salah satu penyebab kegagalannya adalah faktor pencitraan ini. Maka, apabila faktor pencitraan ini tidak mampu dipatahkan oleh transportasi massal, orang akan tetap saja memilih untuk memiliki kendaraan pribadi.

Walaupun demikian, kebijakan ini memang harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. Mengingat, Bali belum begitu krodit jika dibandingkan dengan Jakarta saat memulai pengembangan busway. Di samping itu, pengembangan transportasi massal adalah salah satu mandat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali yang baru-baru ini disahkan. Jadi konsistensi untuk menjalankan aturan yang telah dibuat adalah mutlak dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Penulis, aktivis Walhi Daerah Bali

telah dipublikasikan oleh Bali Post
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=7&id=3168

Orang Asli

Suara Terpinggirkan Dari Negeri Jiran

oleh:

Agung Wardana

“Kami ingin mewariskan hutan, tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota” - Tijah

Sore itu begitu cerah dengan angin yang berhembus membawa kehangatan dalam hati. Setelah 3 jam dalam perjalan dari Kuala Lumpur melewati hamparan perkebunan kelapa sawit akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan Chang Lama, Negara Bagian Perak, Malaysia.

Orang-orang tua yang duduk di atas pelataran bangunan kayu berbentuk panggung, menyambut kami dengan ramah. Melewati pelataran tersebut nampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan berjajar seragam mengelilingi tanah lapang yang cukup luas. Di salah satu sisi tanah lapang terdapat panggung kecil yang kemudian kami ketahui sebagai tempat mengadakan upacara adat setiap bulan Oktober.

Beberapa perempuan paruh baya menggunakan kebaya menghampiri kami dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian mempersilahkan kami menuju sebuah rumah yang nampak berbeda dengan rumah panggung dari papan yang seragam di pinggir lapangan. Tidak ada pagar yang membatasi satu pekarangan rumah dengan pekarangan rumah lainnya.

Kami pun memasuki sebuah rumah panggung yang terbuat dari ranting-ranting yang tersusun rapi dengan ayaman bambu sebagai lantainya. Jelas terlihat bahan-bahan tersebut diambil dari hutan disekitarnya. Namun saat ini kegiatan untuk mengambil hasil hutan dianggap sebuah kejahatan oleh Jawatan Hutan (Departemen Kehutanan), maka jeruji besi siap menunggu mereka.

Orang Asli Bangkit Melawan

Orang Asli adalah suku bangsa tertua yang menempati Peninsula Malaysia. Sama seperti suku bangsa asli lainnya, kehidupan mereka sangat tergantung pada alam sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan peradaban. Menempati kawasan dengan luas kurang lebih 3.000 hektar, Orang Asli di dua desa yakni Kampung Chang Lama dan Chang Baru menjalani hidup penuh dengan perjuangan melawan kerakusan modal.

Kampung Chang Lama berdiri pada 1969 setelah Kerajaan (Pemerintah Malaysia) membangun rumah-rumah panggung dari papan dalam rangka mendomestifikasi Orang Asli. Tidak hanya itu, tepat ditengah perkampungan juga dibangun sebuah pos Jawatan Hutan bak pemantau, jika tidak mau disebut mengintimidasi, segala denyut kehidupan masyarakat.

Saat itu pula Orang Asli mulai diperkenalkan dengan kepemilikan pribadi, sekolah dan agama sebagai upaya 'meng-adab-kan' mereka yang selama ini tinggal di sekitar hutan. Hal inilah yang kemudian hari melahirkan perpecahan diantara mereka sedangkan di sisi lain pengambilalihan tanah ulayat oleh kerajaan terus menerus terjadi.

Keprihatinan akan kondisi perpecahan sampai tahun 1993, mendorong seorang perempuan muda bernama Tijah mulai berpikir untuk merubah keadaan. Sebagai seorang perempuan muda, Tijah menyadari bahwa posisi nya sangat lemah dalam komunitasnya. Oleh karena itu dia mulai proyek perubahannya dengan mendirikan taman kanak-kanak.

Setiap hari dia mengajar anak-anak untuk di kampung bernyanyi lagu buatannya sendiri yang berisi pesan harapan baru bagi Orang Asli jika saja mereka mau bersatu. Anak-anak pun menyanyikan lagu-lagu itu di rumah masing-masing sehingga terdengar oleh orang tua. Lambat laun, para ibu pun merasa tergerak hatinya mendengarkan nyanyian anak mereka. Tijah menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengumpulkan para ibu tersebut untuk diajak membentuk sebuah organisasi.

Lambat laun, pada 1995 organisasi pun terbentuk dan mulai menjadi usaha ibu-ibu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan jalan beternak, pertanian organik. Tijah menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga hanya merupakan pintu masuk untuk menuju misi utamanya yakni untuk membangun kekuatan berkomunitas. Karena memang saat itu Orang Asli sedang manghadapi konflik dengan pemerintah yang ingin membangun Kebun Raya dan Binatang diatas tanah ulayat mereka.

Namun perjuangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki mengalami kemandekan karena pemerintah melakukan intervensi dalam penentuan Totok Batin (tetua adat). Ibu-ibu yang telah mengorganisir diri menggantikan peran kaum laki-laki dengan mengambil posisi berada di garis depan perjuangan.

“Dulu ibu-ibu tidak berani melawan orang pemerintah tapi sekarang kami tidak takut lagi. Meski mereka punya senjata, tapi kami tidak takut karena kami punya suara,” ungkap Tijah dan diiyakan oleh ibu-ibu yang mendampinginya.

Aksi-aksi konfrontatif seperti blokade sampai aksi diplomasi dilakukan oleh ibu-ibu, akhirnya mampu mendapat simpati dari kaum laki-laki dan mulai bergabung bersama dalam organisasi. Meski berkali-kali ditekan dan diancam untuk diperjarakan, Tijah bersama organisasinya tetap melanjutkan perjuangannya mempertahankan hak.

“Bila banjir Orang Asli yang dipersalahkan oleh pemerintah karena dianggap menebang pohon. Tapi sebenarnya yang menebang pohon-pohon besar adalah perusahaan. Kami hanya menjadi kambing hitam karena dianggap tidak punya hak di Malaysia ini,” ungkap Nipah, perempuan tua yang selama ini setia mendampingi Tijah dengan penuh semangat.

Adanya persamaan perasaan akan sebuah penindasan, Tijah mulai meluaskan pengorganisasiaannya hingga membentuk organisasi Orang Asli di Negara Bagian Perak. Setiap Oktober organisasi ini akan berkumpul di Kampung Chang Lama untuk mengadakan pertemuan dan ritual adat penghormatan kepada alam semesta.

Perjuangan Tak Kenal Usai

Meski sudah bisa bernafas lega karena rencana Kebun Raya dan Binatang ditunda oleh pemerintah, bukanlah berarti perjuangan telah usai. Upaya untuk memecah belah Orang Asli terus saja dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk.

Yang paling muktahir, pemerintah memberikan bantuan rumah permenen kepada keluarga Orang Asli dengan syarat bahwa mereka harus mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Totok Batin. Dari ratusan keluarga yang mengajukan proposal, hanya 6 rumah yang dibangun dan tersebar di sudut-sudut perkampungan.

Karil mengaku telah mengajukan proposal hingga puluhan kali namun tetap saja rumah yang diidamkannya belum juga dibangun. Bapak yang bekerja serabutan ini harus tinggal di rumah panggung kecil bersama isteri dan 4 orang anaknya. Terkadang dia merasa iri dengan keluarga yang telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan tidak tahu mengapa dia dan ratusan keluarga lainnya tidak mendapatkannya.

Selain melalui pemberian rumah, kooptasi lain yang dilakukan adalah dengan jalan memberikan pekerjaan dan beasiswa kepada kelompok elit Orang Asli yang loyal terhadap pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka diantara Orang Asli di masa mendatang. Meski demikian, Tijah bersama para ibu-ibu tidak kenal lelah untuk tetap mengingatkan mengenai pentingnya persatuan diantara mereka.

“Kami berharap anak cucu kami belajar sungguh-sungguh untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Kami ingin mewariskan hutan tanah dan sungai yang sama kepada anak cucu kami, untuk itulah mengapa kami berjuang mati-matian mempertahankannya dari kerakusan orang kota,” harapan Tijah mewakili suara Orang Asli di Negeri Jiran yang selama ini terpinggirkan.

Penulis, Aktivis Lingkungan

No Change in Climate Diplomacy

NO CHANGE IN CLIMATE DIPLOMACY

by. Agung Wardana

With SBY’s second term under way, public expectations are high that his new team will bring work for a wealthy and just society. As a start, the government has made a growth target of 7 percent level and is pushing infrastructure projects massively. Natural this implies more investment, more land conversion, more displacement, more pollution, etc.

A development paradigm based on growth sounds like the only way although we have to pay with environmental degradations and social conflict for livelihoods. Environment, in term of natural resources, is the main menu to invite investors to come, and more than four decades this paradigm has been implemented in this country. Thus, day to day, our local is made more hvulnerable by the business as usual model of development.

Local vulnerabilities, created by over exploitation of natural resources, will become worse by global vulnerabilities that caused by climate change, the biggest environmental problem facing human life today. Indonesia, geographically the biggest archipelago and economically developing country, is one of most the vulnerable country from climate change impacts, especially sea level rise, changing climate pattern, and rising temperature.

A systematic and extraordinary action is needed to survive from the catastrophe. Otherwise, only a few people who has access to power can be exist, and the rest can not adapt with this most challenging moment in human history. The powerless peoples in society will suffer most from the impacts of climate change. Fishermen, for instance, have no money to move to the safer place because their livelihood will be underwater. Peasants, getting hard to get water for irrigation, is being confused by the climate pattern as the result they lost the harvest and turn to be more poor, and it will cause food insecurity.

However, climate change is not only environmental problem, assumed that can be addressed in technical manner, but also a humanity issues that driven by global development model. Thus, it is required to deal with this problem in politics, human rights, and justice perspective both in global and local context. We need a government, especially Minister of Environment, that can consolidate inter-sector in government departments to address climate change.

Surprisingly, Gusti Muhammad Hatta was elected as State Minister for Environment replacing Rahmat Witoelar. He promised to put climate change in his priority action during his first 100-days program (The Jakarta Post, October 24, 2009). This political decision, made by SBY, indicates that putting forestry as the core of climate diplomacy in order to rising money from developed countries. Reduction Emission From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD), proposed by forest owner developing countries including Indonesia, is growing rapidly as the mechanism to help developed countries to meet their commitment by carbon offsetting that will be decided in COP 15 Copenhagen, next December.

At least, there are two reasons why Gusti Muhammad Hatta be the guy who in-charge in the forest-based climate diplomacy. First, he is well known as an expert in forestry sector, and he also involved in CIFOR, REDD proposing actor. Second, he comes from Kalimantan (Borneo), projected as the center of REDD in Borneo that is the most sexiest place for carbon agent to invest their money under flag “Saving Lung Of The World.” A lot amount of money has been calculated on paper in REDD proposals. Thus, we can see that the decision, made by SBY, seems like a logrolling for REDD proposing actor, and put a friendly guy to greet carbon agents coming.

When give a speech in G20 forum, SBY announced that Indonesia will reduce the emissions to 26 % by 2020, and will switch Indonesian forest from a net source of carbon emission to being a carbon sink by 2030. In general, by 2050, Indonesia will cut emission up to 1 billion tons of carbon. These targets seem like too good to be true if we compare with other pledges made by SBY, in different moment, that government will increase crude palm oil (CPO) production around 40 million tons in 2030. According to WALHI, in East Kalimantan alone, government plans to switch around 1,3 million hectares of natural forest for palm oil plantation and mine. As we know, one of the main causes of Indonesian deforestation is expansion of palm oil plantation on natural forests.

Not yet clear with legal basis of emission reduction in forestry sector, namely REDD, Indonesian Government jumped to other sector which is fishery and marine sector. After World Ocean Conference (WOC), Indonesia started to talk about absorbing carbon in the ocean. Similarly with REDD, the Indonesia government calls for aids from developed countries for conserving coral reef and ocean under recommendation called Blue Carbon Fund. In contrast, tourism sector pushes the expansion of tourism industries in small islands and start to block the beautiful beaches for the tourists. Protecting the forest and the ocean in one hand, at the same time, pushing expansion of palm oil plantation and tourism industries in the other hand, is it possible? Or it is such a hypocrisy in the development models of Indonesia based on where the money goes?

Actually, with or without money from developed countries, forest and ocean should be protected by government as its obligation. There is a pessimism in term of sustainability of protecting the forest if it is based-on economic interest of REDD that is driven by carbon trading mechanism. A fluctuating carbon market price will be influenced the will of the projects. If the price decreases, we do not want to hear that forests have been converted with reason because of forests are not marketable anymore, or have been burned in order to stimulate investors to increase the price of the credits.

Instead of economic-based diplomacy, the next regime should be using justice-based diplomacy to ask the responsibilities of developed countries to cut their emission at least 45 % below 1990 level by 2020, and to compensate the most vulnerable developing countries. We do not have to repeat the failures of market-based mechanism in order to address climate change problems. As we can see, there is no significant emission cut made by developed countries in the first Kyoto commitment. Thus, change the climate diplomacy otherwise mostly powerless peoples will act more than we can imagine!

Agung Wardana is executive director of the Bali chapter of Walhi (Friends of the Earth Indonesia)